MANAJEMEN SEKOLAH INKLUSIF

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan manajerial Kepala Sekolah. Kepala Sekolah hendaknya berupaya untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Manajemen sekolah akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang professional untuk mengoperasikan sekolah, kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan commitment (tanggung jawab terhadap tugas) tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan dan/atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sekolah kurang optimal.

Manajemen (berbasis) sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan suatu sekolah, yang meliputi input siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, manajemen, lingkungan, dan kegiatan belajar-mengajar.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, kami dapat menarik beberapa masalah yang telah kami rumuskan, yaitu sebagai berikut :

1.      Apakah arti dan pengertian dari Manajemen Sekolah?

2.      Bagaimana Ruang Lingkup dari Manajemen Sekolah Inklusif ?

3.      Bagaimana Prinsip Umum dari Manajemen Sekolah Inklusif?

4.      Apa sajakah Kriteria dari Manajemen Pendidikan Inklusif?

5.      Bagaimana Pelaksanan dari Manajemen Sekolah Inklusif?

6.     Bagaimana aplikasi Manajemen Pendidikan Inklusif dalam pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus?

C.     TujuanPenulisan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini, antara lain :

1.      Untuk mengetahui dan menjelaskan arti dan pengertian dari Manajemen Sekolah

2.      Menjelaskan Ruang Lingkup dari Manajemen Sekolah Inklusif

3.      Untuk menyebutkan dan menjelaskan Prinsip Umum dari Manajemen Sekolah Inklusif

4.      Mengetahui dan menjelaskan Kriteria dari Manajemen Pendidikan Inklusif

5.      Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Pelaksanan dari Manajemen Sekolah Inklusif

6.    Menjelaskan bagaimana aplikasi Manajemen Pendidikan Inklusif dalam pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

D.    Sistematika Penulisan

Struktur makalah ini yaitu terdiri  dari 3 bab, yang disusun untuk membantu pembaca dalam membaca dan memahami isi dari makalah ini. Adapun susunannya terdiri atas:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II Pembahasan. Di dalamnya berisi tentang Pengertian Bimbingan dan Konseling, Persamaan & Perbedaan Bimbingan & Konseling, Azas-azas Bimbingan Konseling, serta Lingkup Layanan dalam Bimbingan Konseling.

BABI III Penutup, terdiri dariKesimpulandan Saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian dan Konsepsi Manajemen Sekolah

Dalam konteks pendidikan, memang masih ditemukan kontroversi dan inkonsistensi dalam penggunaan istilah manajemen. Di satu pihak ada yang tetap cenderung menggunakan istilah manajemen, sehingga dikenal dengan istilah manajemen pendidikan. Di lain pihak, tidak sedikit pula yang menggunakan istilah administrasi sehingga dikenal istilah adminitrasi pendidikan. Dalam studi ini, penulis cenderung untuk mengidentikkan keduanya, sehingga kedua istilah ini dapat digunakan dengan makna yang sama.

Selanjutnya, di bawah ini akan disampaikan beberapa pengertian umum tentang manajemen yang disampaikan oleh beberapa ahli. Dari Kathryn . M. Bartol dan David C. Martin yang dikutip oleh A.M. Kadarman SJ dan Jusuf Udaya (1995) memberikan rumusan bahwa :

“Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan – tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu merencanakan (planning), mengorganisasi (organizing), memimpin (leading), dan mengendalikan (controlling). Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan”.

Sedangkan dari Stoner sebagaimana dikutip oleh T. Hani Handoko (1995) mengemukakan bahwa:

“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Secara khusus dalam konteks pendidikan, Djam’an Satori (1980) memberikan pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. Sementara itu, Hadari Nawawi (1992) mengemukakan bahwa “administrasi pendidikan sebagai rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu terutama berupa lembaga pendidikan formal”.

Meski ditemukan pengertian manajemen atau administrasi yang beragam, baik yang bersifat umum maupun khusus tentang kependidikan, namun secara esensial dapat ditarik benang merah tentang pengertian manajemen pendidikan, bahwa : (1) manajemen pendidikan merupakan suatu kegiatan; (2) manajemen pendidikan memanfaatkan berbagai sumber daya; dan (3) manajemen pendidikan berupaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Manajemen sekolah acapkali disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Namun istilah manajemen dan administrasi pun memilikiterdapat tiga pandangan berbeda, yaitu;

1.      pertama, mengartikan administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi);

2.      kedua, melihat manajemen lebih luas dari pada administrasi ( administrasi merupakan inti dari manajemen);

3.      ketiga yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.

Istilah manajemen diartikan sama dengan istilah administrasi atau pengelolaan, yaitu segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah secara optimal.

Berdasarkan fungsi pokoknya, istilah manajemen dan administrasi mempunyai fungsi yang sama, yaitu:

1. Merencanakan (planning),

2. Mengorganisasikan (organizing),

3. Mengarahkan (directing),

4. Mengkoordinasikan (coordinating),

5. Mengawasi (controlling), dan

6. Mengevaluasi (evaluation).

B.     Ruang Lingkup

Manajemen (berbasis) sekolah, memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi komponen-komponen pendidikan sekolah yang bersangkutan.

Komponen-komponen tersebut meliputi:

1.      Input siswa (kesiswaan),

2.      Kurikulum,

3.      Tenaga kependidikan,

4.      Sarana-prasarana,

5.      Dana,

6.      Lingkungan (hubungan sekolah dengan masyarakat), dan

7.      Kegiatan belajar-mengajar, yang secara diagramatis seperti di bawah ini.

Komponen-komponen tersebut merupakan sub-sistem dalam sistem pendidikan (sistem pembelajaran). Bila terdapat perubahan pada salah satu sub-sistem (komponen), maka menuntut perubahan/ penyesuaian komponen lainnya.

Dalam hal ini, bila dalam suatu kelas terdapat perubahan pada input siswa, yakni tidak hanya menampung anak normal tetapi juga anak luar biasa, maka menuntut penyesuaian (modifikasi) pengelolaan kesiswaan, kurikulum (program pengajaran), tenaga kependidikan, sarana-prasarana, dana, lingkungan, serta kegiatan belajar-mengajar.

C.    Prinsip Umum

1. Manajemen Sekolah bersifat praktis dan fleksibel, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi nyata di sekolah.
2. Manajemen Sekolah berfungsi sebagai sumber informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar.
3. Manajemen Sekolah dilaksanakan dengan suatu system mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan kurikulum.

D.    Kriteria Manager Pendidikan

Dalam pelaksanaan manajemen, termasuk manajemen pendidikan/ sekolah, perlu seorang manajer/pemimpin/administrator yang berpandangan luas dan berkemampuan, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Seorang manajer/pemimpin/administrator pendidikan/sekolah diharapkan:

1. Memiliki pengetahuan tentang administrasi pendidikan/sekolah yang meliputi kegiatan mengatur: (a) kesiswaan, (b) kurikulum, (c) ketenagaan, (d) sarana-prasarana, (e) keuangan, (f) hubungan dengan masyarakat, (h) kegiatan belajar-mengajar.
2. Memiliki keterampilan dalam bidang: (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) pengarahan, (d) pengkoordinasian, (e) pengawasan, dan (f) penilaian pelaksanaan kegiatan yang ada di bawah tanggungjawabnya.
3. Memiliki sikap:

a.       Memahami dan melaksanakan kebijakan yang telah digariskan oleh pimpinan,

b.      Menghargai peraturan-peraturan serta melaksanakannya,

c.       Menghargai cara berpikir yang rasional, demokratis, dinamis, kreatif, dan terbuka terhadap pembaharuan pendidikan serta bersedia menerima kritik yang membangun, dan

d.      Saling mempercayai sebagai dasar dalam pembagian tugas.

E.     Pelaksanaan Manajemen Sekolah

Manajemen Komponen-Komponen Pendidikan

1.      Manajemen Kesiswaan

Penerimaan siswa baru pada sekolah inklusi hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusi terdekat. Untuk tahap awal, agar memudahkan pengelolaan kelas, seyogianya setiap kelas inklusi dibatasi tidak lebih dari 2 (dua) jenis anak luar biasa, dan jumlah keduanya tidak lebih dari 5 (lima) anak.

Manajemen Kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar kegiatan belajar-mengajar di sekolah dapat berjalan lencar, tertib, dan teratur, serta mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen Kesiswaan meliputi antara lain: (1) Penerimaan Siswa Baru; (2) Program Bimbingan dan Penyuluhan; (3) Pengelompokan Belajar Siswa; (4) Kehadiran Siswa; (5) Mutasi Siswa; (6) Papan Statistik Siswa; (7) Buku Induk Siswa.

2.      Manajemen Kurikulum

Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan local. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kurikulum muatan local merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan, yang disusun oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Kurikulum yang digunakan di kelas inklusi adalah kurikulum anak normal (reguler) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Modifikasi dapat dilakukan dengan cara: (1) Modifikasi alokasi waktu, (2) Modifikasi isi/materi, (3) Modifikasi proses belajar-mengajar, (4) Modifikasi sarana-prasarana, (5) Modifikasi lingkungan belajar, dan (6) Modifikasi pengelolaan kelas.
    Manajemen Kurikulum (program pengajaran) Sekolah Inklusi antara lain meliputi: (1) Modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa (anak luar biasa); (2) Menjabarkan kalender pendidikan; (3) Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar; (4) Mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan persiapan pelajaran; (5) Mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler; (6) Mengatur pelaksanaan penilaian; (7) Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas; (8) Membuat laporan kemajuan belajar siswa; (9) Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.

Model kurikulumpendidikaninklusifterdiridari :

a. Model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama.

b.      Model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki PPI.

c.       Model kurikulum Program Pembelajaran Individual (PPI), yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait

3.      Manajemen Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan.

Tenaga kependidikan di sekolah meliputi Tenaga Pendidik (Guru), Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber belajar.

Guru yang terlibat di sekolah inklusi yaitu Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran (Pendidikan Agama serta Pendidikan Jasmani dan Kesehatan), dan Guru Pembimbing Khusus.

Manajemen tenaga kependidikan antara lain meliputi: (1) Inventarisasi pegawai; (2) Pengusulan formasi pegawai; (3) Pengusulan pengangkatan, kenaikan tingkat, kenaikan berkala, dan mutasi; (4) Mengatur usaha kesejahteraan; (5) Mengatur pembagian tugas.

4.      Manajemen Sarana-Prasarana

Di samping menggunakan sarana-prasarana seperti halnya anak normal, anak luar biasa perlu pula menggunakan sarana-prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak.

Manajemen sarana-prasarana sekolah bertugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana-prasarana agar dapat memberikan sumbangan secara optimal pada kegiatan belajar-mengajar.

Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi, menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selain komponen sekolah seperti tanah, gedung, kantor, gedung sekolah, laboratorium, monumen, tempat tinggal dan sebagainya, diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak Low Vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal.

5.      Manajemen Keuangan/Dana

                Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan inklusi, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan identifikasi input siswa, (2) Modifikasi kurikulum, (3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat, (4) Pengadaan sarana-prasarana, (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

Pada tahap perintisan sekolah inklusi, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun untuk penyelenggaraan program selanjutnya, diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua siswa dan masyarakat (Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah), serta pemerintah daerah dapat menanggulanginya.

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan tugas antara fungsi : (1) Otorisator; (2) Ordonator; dan (3) Bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala Sekolah, sebagai manajer, berfungsi sebagai Otorisator dan dilimpahi fungsi Ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan melaksanakan fungsi Bendaharawan karena berkewajiban melakukan pengawasan ke dalam. Sedangkan Bendaharawan, di samping mempunyai fungsi-fungsi Bendaharawan, juga dilimpahi fungsi Ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

6.      Manajemen Lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat)

Penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Lembaga pendidikan lain seperti masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam rangka memajukan pendidikan. Apalagi dalam semangat otonomi daerah dimana pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang di desentralisasikan, maka keterlibatan masyarakat merupakan suatu keharusan. Dalam rangka menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah yang bersangkutan.

Sekolah sebagai suatu system social merupakan bagian integral dari system social yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin maju pula sumber daya manusia pada daerah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di suatu daerah, akan semakin mundur pula sumber daya manusia pada daerah tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam pembangunan pendidikan di daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan “rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitarnya. Maju-mundurnya sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggungjawab bersama masyarakat setempat. Sehingga bukan hanya Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat setempat terlibat pula memikirkannya.

Untuk menarik simpati masyarakat agar mereka bersedia berpartisipasi memajukan sekolah, perlu dilakukan berbagai hal, antara lain dengan cara memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentangsekolah yang bersangkutan.

7.         Manajemen Layanan Khusus

Oleh karena para siswa sekolah inklusi terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak luar biasa, agar anak-anak luar biasa tidak sampai terabaikan, dapat dilakukan manajemen layanan khusus.

Manajemen layanan khusus ini mencakup manajemen kesiswaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana-prasarana, pendanaan, dan lingkungan.Kepala sekolah dapat menunjuk stafnya, terutama yang memahami ke-PLB-an, untuk melaksanakan manajemen layanan khusus ini.

8.      Struktur Organisasi Sekolah

Agar semua komponen di atas dapat dilaksanakan sebaik mungkin, struktur organisasi Sekolah Inklusi dapat dibuat seperti alternatif di bawah ini.

Alternatif 1: Terutama untuk Sekolah besar, yang memiliki lebih dari 12 rombongan belajar.

Alternatif 2: Terutama untuk Sekolah cukup besar, yang memiliki lebih dari 6 rombongan belajar.

Catatan:

Kes-Ling     : Kesiswaan dan Lingkungan

Akademik   : Kurikulum, Sarana-Prasarana, dan Kegiatan belajr Mengajar

Alternatif 3: Terutama untuk Sekolah kecil, yang memiliki tidak lebih dari 6 rombongan belajar.

Pembagian Tugas Pimpinan Sekolah

1.      Kepala Sekolah

Kepala Sekolah berfungsi dan bertugas sebagai manajer, administrator, educator, dan supervisor.

a.       Kepala Sekolah adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan sekolah, termasuk di dalamnya adalah penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah.

b.      Kepala Sekolah mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan di sekolah, meliputi aspek edukatif dan administratif, yaitu pengaturan:

1)      Administrasi kesiswaan

2)      Administrasi kurikulum

3)      Administrasi ketenagaan

4)      Administrasi sarana-prasarana

5)      Administrasi keuangan

6)      Administrasi hubungan dengan masyarakat

7)      Administrasi kegiatan belajar-mengajar.

c.       Agar tugas dan fungsi Kepala Sekolah berjalan baik dan dapat mencapai sasaran perlu adanya jadwal kerja Kepala Sekolah yang mencakup:

1)      Kegiatan harian

2)      Kegiatan mingguan

3)      Kegiatan bulanan

4)      Kegiatan semesteran

5)      Kegiatan akhir tahun pelajaran, dan

6)      Kegiatan awal tahun pelajaran.

2.      Tata Usaha

Kepala Tata Usaha adalah penanggung jawab pelayanan pendidikan di sekolah.
Ruang lingkup tugasnya adalah membantu Kepala Sekolah dalam menangani pengaturan:

a. Administrasi kesiswaan

b. Administrasi kurikulum

c. Administrasi ketenagaan

d. Administrasi sarana-prasarana

e. Administrasi keuangan

f. Administrasi hubungan dengan masyarakat

g. Administrasi kegiatan belajar-mengajar.

3.         Wakil Kepala Sekolah

Tugas Wakil Kepala Sekolah adalah membantu tugas Kepala Sekolah dan dalam hal tertentu mewakili Kepala Sekolah baik ke dalam maupun keluar, bila Kepala Sekolah berhalangan. Sesuai dengan banyaknya cakupan tugas, 7 (tujuh) urusan yang perlu penanganan terarah di sekolah, yaitu:

a.          Urusan Kesiswaan, Ruang lingkupnya mencakup:

1)      Pengarahan dan pengendalian siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah;

2)      Pembinaan dan pelaksanaan koordinasi keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan (6K);

3)      Pengabdian masyarakat.

b.         Urusan Kurikulum, Ruang lingkupnya meliputi pengurusan kegiatan belajar-mengajar, baik kurikuler, ekstra kurikuler, maupun kegiatan pengembangan kemampuan guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau pendidikan dan pelatihan (diklat), serta pelaksanaan penilaian kegiatan sekolah.

c.          Urusan Ketenagaan, Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi (evaluation), hal-hal yang berkaitan dengan ketenagaan.

d.         Urusan sarana-prasarana, Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi (evaluation), hal-hal yang berkaitan sarana-prasarana sekolah.

e.          Urusan Keuangan, Ruang lingkupnya mencakup merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi (evaluation), hal-hal yang berkaitan dengan keuangan/pendanaan sekolah.

f.          Urusan Hubungan dengan Masyarakat (Humas), ruang lingkupnya mencakup:

1)         Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan sekolah, situasi, dan perkembangan sekolah sesuai dengan pendelegasian Kepala Sekolah;

2)         Menampung saran-saran dan pendapat masyarakat untuk memajukan sekolah;

3)         Membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian masyarakat.

g.         Urusan Kegiatan Belajar Mengajar, Ruang lingkupnya mencakup mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), mengkoordinasikan (coordinating), mengawasi (controlling), dan mengevaluasi (evaluation), hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru.

F.     Aplikasi Manajemen Pendidikan Inklusif Dalam Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Manajemenpendidikaninklusifdalam pendidikan luar biasa merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan secara bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya berupa material demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

Berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam merencanakan pendidikan inklusif, sebgai berikut:

1.      Identifikasi Kebutuhan Anak

Seluruh anggota tim perlu memahami secara tepat apa yang menjadi kebutuhan anak. Orang tua diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai keberadaan anak mereka. Informasi yang tepat akan sangat membantu terhadap ketepatan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

2.      Identifikasi Sumber-Sumber Pendukung

Setelah kebutuhan anak telah teridentifikasi kemudian tim membuat daftar semua hal yang bisa mendukung berhasilnya pelayanan sesuai dengan kebutuhan anak.

3.      Memilih Kelas untuk Anak

Setelah diidentifikasi secara tepat kebutuhan anak dan sarana pendukung yang ada,tim kemudian dapat menentukan kelas yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus.

4.      Menyiapkan Program Pembelajaran

Materi yang diberkan nantinya harus sesuai dengan kebutuhan anak dan sarana yang ada.

5.      Membuat Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan sehari-hari meliputi: tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, tempat pembelajaran, dan sumber-sumber yang dibutuhkan.

6.      Pelatihan Bagi Guru

Setiap guru perlu diberikan pelatihan menyangkut cara menangani anak berkebutuhan khusus dan cara menciptakan kelas yang kondusif.

Jadi melalui manajemen pendidikan inklusif, anak akan merasa percaya diri, bangga terhadap diri sendiri serta mampu beradaptasi dengan lingkungan masyarakat umum. Bagi guru, dapat meningkatkan kemampuan mengajar dengan berbagai model sesuai kebutuhan masing-masing anak. Bagi orang tua, merasa bangga karena anaknya memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. Dan bagi masyarakat, merasa dihargai karena dilibatkan dalam proses Pendidikan Inklusif.

7.      Pembinaan Sekolah Inklusi

a.       Alternatif 1

Sekolah reguler (SD) yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi bila belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (Guru Tetap), berlokasi tidak lebih dari 5 km dari SDLB/SLB Basis. Dengan demikian, Guru SDLB/SLB yang diberi tugas sebagai Guru Pembimbing Khusus di Sekolah Inklusi (mungkin beberapa sekolah) merasa tidak terlalu jauh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya lebih efektif.

b.      Alternatif 2

Sekolah reguler (SD) yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi memiliki Guru Pembimbing Khusus (Guru Tetap) yang berlatar belakang pendidikan luar biasa atau berlatar belakang pendidikan umum tetapi sudah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang ke-PLB-an, sehingga factor jarak dengan lokasi SDLB/SLB tidak menjadi pertimbangan, karena Sekolah ini sudah dapat mandiri. Sekolah Dasar ini disebut SD Inklusi Basis (memiliki Guru Pembimbing Khusus Tetap).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Manajemen Sekolah Inklusif merupakan bagian integral dari penyelenggaran pendidikan inklusif, karena para siswa sekolah inklusi terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga agar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak sampai terabaikan, dapat dilakukan manajemen layanan khusus yang terdapat dalam salah satu komponen manajemen pendidikan inklusif.

Manajemen pendidikan inklusif dalam pendidikan luar biasa merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan secara bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya lainnya berupa material demi tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

B. Saran

Agar dapat terciptanya sekolah inklusif yang efektif dan efisien penulis menyarankan supaya tiap-tiap sekolah yang menyelenggaraan pendidikan inklusif harus benar-benar mengetahui dan memahami tentang manajemen sekolah inklusif agar dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi pendidikan inklusif di sekolah tersebut sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.