BAB
II
PEMBAHASAN
A. Antropologi
1. Pengertian
Antropologi
Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos)
yang berarti "manusia"
atau "orang", dan logos yang berarti "wacana"
(dalam pengertian "bernalar", "berakal"). Antropologi
mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.
Secara etimologis antropologi
adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya
masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul
berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa
yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang
dikenal di Eropa.
Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal,
tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama,
antropologi mirip seperti sosiologi
tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya.
2. Pengertian antropologi menurut para ahli
David Hunter
Antropologi adalah
ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia
Koentjaraningrat
Antropologi adalah
ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna,
bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan
yang dihasilkan
Rifhi Siddiq
Antropologi adalah
ilmu yang mengkaji segala aspek yang terdapat pada manusia yang terdiri dari
berbagai macam konsepsi kebudayaan, tradisi, ilmu pengetahuan, teknologi,
norma, kelembagaan, seni, linguistik dan lambang.
3.Tujuan dari Mempelajari
Antropologi
Untuk membangun
masyarakat yang berperilaku dan berkebudayaan.
4.Kegunaan Antropologi dalam
Masyarakat
Mempelajari perbedaan
kebudayaan yang ada dalam masyarakat
B.
Sosiologi
1. Pengertian Sosiologi
Sosiologi merupakan pengetahuan kemasyarakatan yang tersusun dari
hasil-hasil pemikiran ilmiah dan dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain
atau umum.
Istilah
Sosiologi sebagai cabang Ilmu Sosial
dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Perancis, bernama August Comte tahun 1842 dan kemudian
dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari
tentang masyarakat lahir di Eropa karena ilmuwan Eropa pada abad ke-19 mulai
menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Berikut
beberapa pendapat dari beberapa ahli mengenai definisi dari sosiologi.
·
Max
Weber Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial.
·
Selo
Sumardjan dan Soelaeman Soemardi Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang
mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial.
·
Paul B. Horton Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan penelaahan pada
kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut.
·
Soejono
Sukamto Sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi
kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum
kehidupan masyarakat.
·
William Kornblum Sosiologi adalah suatu upaya
ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan
menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.
·
Roucek
dan Warren Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam
kelompok-kelompok.
·
Émile Durkheim — ilmuwan sosial Perancis —
berhasil melembagakan Sosiologi sebagai disiplin akademis. Emile memperkenalkan
pendekatan fungsionalisme yang berupaya menelusuri fungsi berbagai
elemen sosial sebagai pengikat sekaligus
pemelihara keteraturan sosial.
Pokok bahasan sosiologi ada empat:
1. Fakta sosial
sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu
dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut.
2. Tindakan
sosial sebagai tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan
perilaku orang lain.
3. Khayalan
sosiologis sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di
masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia Menurut Wright
Mills, dengan khayalan sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan
antara keduanya. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis adalah permasalahan (troubles)
dan isu (issues). Permasalahan pribadi individu merupakan ancaman
terhadap nilai-nilai pribadi. Isu merupakan hal yang ada di luar jangkauan
kehidupan pribadi individu.
4. Realitas
sosial adalah pengungkapan tabir menjadi suatu realitas yang tidak
terduga oleh sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah dan melakukan
pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi,
dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif.
2. Tujuan dari pembelajaran Sosiologi
ilmu
sosiologi sangat penting dan merupakan induknya ilmu. Ketika belajar ilmu
politik, ilmu pemerintahan atau ilmu lainnya jika ilmu sosiologi itu sendiri
tidak dapat di terapkan dan tidak menimbulkan hasil, maka sosiologi itu di
ibaratkan seperti garam. Jika sayur tanpa garam akan terasa hambar dan orang
yang mau memakan pun hanya sedikit. Begitupun sosiologi, sosiologi sangat
berperan dan mendukung bagi kelangsungan ilmu lainnya. karena dengan sosiologi,
kita bisa dekat dengan masyarakat, bersosial dengan baik, bahkan jika suatu
saat kita membutuhkan kepentingan, maka tidak akan terlalu sulit. Lain hal bila
kita tidak memiliki, tidak mengetahui dan tidak mengamalkan ilmu sosiologi atau
sosial dengan baik, maka kehidupan sosial dan kepentingan kita pun akan terasa
sulit untuk memperoleh yang terbaik. Selain itu sosiologi juga meneliti
fenomena social, gejala social dan masalah-masalah social yang terjadi
dimasyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.
3. Kegunaan Sosiologi dalam Masyarakat
Sosiologi
adalah sebuah kajian yang hangat dan sangat menarik, bagaimana tidak? karena
kajiannnya adalah sebuah realitas sosial yang sungguh sangat dinamis di
masyarakat. Diantaranya digunakan,
·
Untuk
pembangunan : Sosiologi berguna untuk
memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan
maupun penilaian pembangunan
· Untuk penelitian : Tanpa penelitian dan
penyelidikan sosiologis tidak akan diperoleh perencanaan sosial yang efektif
atau pemecahan masalah-masalah sosial dengan baik
C.
Ilmu Politik
1.
Pengertian Ilmu Politik
Politik berasal dari bahasa Belanda politiek dan bahasa Inggris politics,
yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani τα πολιτικά (politika
- yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya πολίτης (polites
- warga negara) dan πόλις (polis - negara kota).
Secara etimologi kata "politik" masih berhubungan dengan polisi,
kebijakan. Kata "politis" berarti
hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kata "politisi" berarti
orang-orang yang menekuni hal politik.
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya
penggabungan antara berbagai definisi yang
berbeda mengenai hakikat
politik yang dikenal dalam ilmu politik.
Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.
Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu
antara lain:
·
politik
adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama
(teori klasik Aristoteles)
·
politik
adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
·
politik
merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan
kekuasaan di masyarakat
·
politik
adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.
Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
Teori politik merupakan kajian mengenai konsep
penentuan tujuan politik, bagaimana mencapai tujuan tersebut serta segala
konsekuensinya. Bahasan dalam Teori Politik antara lain adalah filsafat politik, konsep tentang sistem politik, negara,
masyarakat, kedaulatan, kekuasaan, legitimasi, lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan
politik, perbandingan
politik, dsb. Terdapat banyak sekali sistem politik yang
dikembangkan oleh negara negara di dunia antara lain: anarkisme,autoritarian,
demokrasi, diktatorisme, fasisme, federalisme,
feminisme, fundamentalisme
keagamaan, globalisme, imperialisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, libertarianisme,
marxisme, meritokrasi, monarki, nasionalisme, rasisme, sosialisme, theokrasi, totaliterisme, oligarki dsb. Di dalam politik juga terdapat suatu
lembaga politik. Lembaga politik Secara awam berarti suatu organisasi. Dalam konteks ini suatu organisasi
juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada
orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan
bersama, organisasi bisa formal maupun informal. Lembaga politik adalah
perilaku politik yang terpola dalam bidang politik.
Tokoh tokoh pemikir Ilmu Politik dari kalangan teoris klasik, modern
maupun kontempoter antara lain adalah: Aristoteles,
Adam
Smith, Cicero,
Friedrich
Engels, Immanuel Kant, John
Locke, Karl Marx, Lenin, Martin
Luther, Max Weber, Nicolo Machiavelli, Rousseau, Samuel P Huntington, Thomas
Hobbes, Antonio Gramsci, Harold Crouch,
Douglas E Ramage.
Beberapa tokoh pemikir dan penulis materi Ilmu Politik dan Hubungan
Internasional dari Indonesia adalah: Miriam
Budiharjo, Salim Said dan Ramlan Surbakti.
2.
Tujuan Mempelajari Ilmu Politik
- Memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.
- Memahami ilmu politik agar dapat mencapai kecerdasan politik.
- Memberikan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang politik, baik sebagai ilmu maupun proses kegiatan.
- Memberikan pemahaman yang komperehensif agar dapat berfikir secara kritis, partisipatif, dan respontif terhadap persoalan politik.
- Memiliki kepekaan sosial terhadap situasi dan kondisi yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh perubahan kebijakan politik.
- Memberikan solusi dan penyelasaian konflik yang dilandasi oleh Nilai-nilai kritis.
- Mampu mengkritisi kebijakan publik yang diakibatkan oleh pengaruh proses politik.
3. Kegunaan
Ilmu Politik dalam masyarakat
-Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah cara-cara belajar
seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi
kemasyarakatan seperti yang diketengahkan melalui bermacam-macam badan
masyarakat.
Greenstein dalam karyanya “International Encyolopedia of The Social Sciences” 2 definisi sosialisasi politik:
Greenstein dalam karyanya “International Encyolopedia of The Social Sciences” 2 definisi sosialisasi politik:
1. Definisi sempit, sosialisasi politik adalah
penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek
yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung
jawab ini.
2. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajar bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.
Menurut Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.
Menurut Almond, sosialisasi politik adalah proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan
pola-pola tingkah laku. Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2 tingkat:
1. Tingkat Komunitas Sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
2. Tingkat Individual Proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga suatu Negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Dalam konsep Freud, individu dilihat sebagai objek sosilaisasi yang pasif sedangkan Mead memandang individu sebagai aktor yang aktif, sehingga proses sosialisasi politik merupakan proses yang beraspek ganda. Di satu pihak, ia merupakan suatu proses tertutupnya pilihan-pilihan perilaku, artinya sejumlah kemungkinan terbuka yang sangat luas ketika seorang anak lahir menjadi semakin sempit sepanjang proses sosialisasi. Di lain pihak, proses sosialisasi bukan hanya merupakan proses penekanan.
2. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajar bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.
Menurut Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya.
Menurut Almond, sosialisasi politik adalah proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan
pola-pola tingkah laku. Proses sosialisasi dilakukan melalui berbagai tahap sejak dari awal masa kanak-kanak sampai pada tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Sosialisasi beroperasi pada 2 tingkat:
1. Tingkat Komunitas Sosialisasi dipahami sebagai proses pewarisan kebudayaan, yaitu suatu sarana bagi suatu generasi untuk mewariskan nilai-nilai, sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
2. Tingkat Individual Proses sosialisasi politik dapat dipahami sebagai proses warga suatu Negara membentuk pandangan-pandangan politik mereka. Dalam konsep Freud, individu dilihat sebagai objek sosilaisasi yang pasif sedangkan Mead memandang individu sebagai aktor yang aktif, sehingga proses sosialisasi politik merupakan proses yang beraspek ganda. Di satu pihak, ia merupakan suatu proses tertutupnya pilihan-pilihan perilaku, artinya sejumlah kemungkinan terbuka yang sangat luas ketika seorang anak lahir menjadi semakin sempit sepanjang proses sosialisasi. Di lain pihak, proses sosialisasi bukan hanya merupakan proses penekanan.
-Rekruitmen Politik Rekrutmen politik merupakan salah satu fungsi parpol.
Rekrutmen politik adalah proses ke arah pengisian (staffing) peran-peran politik
yang telah dirumuskan dalam sistem politik (Seligman, 1964). Proses rekrutmen
politik selalu bermakna ganda.
• Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara dan kepala daerah.
• Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik (Cornelis Lay, Prisma No. 4-1997).
Rekrutmen politik, di mana pun, memiliki pola yang serupa tapi tak sama. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik.
Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam - melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.
Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. - Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang - penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.
Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh ke arah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagi masa depan politik.
• Pertama, menyangkut seleksi untuk menduduki posisi-posisi politik yang tersedia, seperti anggota legislatif, kepala negara dan kepala daerah.
• Kedua, menyangkut transformasi peran-peran non-politik warga yang berasal dari aneka subkultur agar menjadi layak untuk memainkan peran-peran politik (Cornelis Lay, Prisma No. 4-1997).
Rekrutmen politik, di mana pun, memiliki pola yang serupa tapi tak sama. Sekurangnya, ada tiga pertimbangan dalam proses rekrutmen politik.
Pertama, rekrutmen politik merupakan indikator yang sensitif dalam - melihat nilai-nilai dan distribusi pengaruh politik dalam sebuah masyarakat politik.
Kedua, pola-pola rekrutmen politik merefleksikan sekaligus mempengaruhi masyarakat. - Ketiga, pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang - penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik.
Dengan tiga pertimbangan itu, kajian mengenai rekrutmen politik mengharuskan kita menghampiri isu-isu krusial, seperti basis legitimasi politik, rute yang ditempuh ke arah kekuasaan, keterwakilan politik, hubungan antara rekrutmen politik dan perubahan politik, dan akibat-akibat bagi masa depan politik.
-Komunikasi Politik. Secara sederhana, komunikasi politik (political
communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan
aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan
kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan,
komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa
dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan
sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak
berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian
komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar
sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab,
sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik
dengan mendapat persetujuan DPR
Menurut Gabriel Almond (1960) komunikasi politik adalah salah satu fungsi
yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in
the political system, political socialization and recruitment, interest
articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule
adjudication,are performed by means of communication.”
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan
konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam
kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan,
persuasi, media, khalayak, dan akibat.
Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni
menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya
sedemikian rupa “penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan
“perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi
public policy. (Miriam Budiardjo).
Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan
yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur
komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi
politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media
massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi
politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua
orang hingga ruang kantor parlemen.
Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering
mengalami empat distorsi :
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.
-Stratifikasi Politik. Stratifikasi politik nasional dalam negara
Republik Indonesia adalah sebagai berikut ;
1. Tingkat penentu kebijakan puncak.
- Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR.
- Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negata dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum.
Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
1. Tingkat penentu kebijakan puncak.
- Meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup penentuan undang-undang dasar. Menitikberatkan pada masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan tingkat puncak dilakukan oleh MPR.
- Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal 10 sampai 15 UUD 1945, tingkat penentu kebijakan puncak termasuk kewenangan Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negata dapat berupa dekrit, peraturan atau piagam kepala negara.
2. Tingkat kebijakan umum.
Merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya menyeluruh nasional dan berisi mengenai masalah-masalah makro strategi guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu.
3. Tingkat penentu kebijakan khusus.
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
Tingkat penentu kebijakan di Daerah.
• Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
• Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.
Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/KepalaDaerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.
Merupakan kebijakan terhadap suatu bidang utama pemerintah. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem dan prosedur dalam bidang tersebut. Wewenang kebijakan khusus ini berada ditangan menteri berdasarkan kebijakan tingkat diatasnya.
4. Tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi kebijakan dalam satu sektor dari bidang utama dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program dan kegiatan.
Tingkat penentu kebijakan di Daerah.
• Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di Daerah terletak pada Gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerahnya masing-masing.
• Kepala daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakan tersebut berbentuk Peraturan Daerah (Perda) tingkat I atau II.
Menurut kebijakan yang berlaku sekarang, jabatan gubernur dan bupati atau walikota dan kepala daerah tingkat I atau II disatukan dalam satu jabatan yang disebut Gubernur/KepalaDaerah tingkat I, Bupati/Kepala Daerah tingkat II atau Walikota/Kepala Daerah tingkat II.
D. Psikologi Sosial
Psikologi
Menurut arti kata,maka Psikologi sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa. Yakni
dari kata psycho yang berarti : jiwa, roh. dan logos yang berarti
ilmu. Sebenarnya definisi tersebut kurang tepat karena bertitik tolak dari
pandangan dualisme manusia, yang menganggap bahwa manusia itu terdiri dari dua
bagian jasmani dan rohani. Psikologi adalah ilmu yang ingin mempelajari
manusia. Yaitu manusia sebagai suatu kesatuan yang utuh antara Jasmani dan
Rohani, yakni Manusia sebagai Individu. Dengan singkat dapat kita katakan bahwa
Psikologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia Yang dimaksud dengan
Tingkah laku di sini ialah Segala kegiatan/tindakan/ Perbuatan Manusia yang
Kelihatan maupun yang Tidak Kelihatan, yang Disadari maupun yang Tidak
Disadarinya termasuk di dalamnya yaitu Cara berbicara, Berjalan, Berpikir,
Mengambil Keputusan, Cara Melakukan Sesuatu,Cara Bereaksi terhadap segala
sesuatu yang Datang dari Luar Diri, maupun dari Dalam Diri
Psikologi sosial adalah
cabang ilmu psikologi yang
meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku
manusia. Bidang ini sangat luas, mencakup berbagai bidang studi dan
beberapa disiplin ilmu. Psikolgi sosial juga digunakan dalam berbagai
disiplin dan industri; banyak orang memanfaatkan prinsip-prinsip psikologi
sosial bahkan tanpa menyadari hal itu ketika mereka mencoba
untuk mengendalikan kelompok, pengaruh pendapat seseorang, atau menjelaskan
mengapa seseorang berperilaku dengan cara tertentu.
Yang menjadi Obyek dari Psikologi
adalah Manusia, Karena sifat-sifat Manusia yang Sangat Kompleks dan Unik. Obyek
Psikologi biasanya dibedakan menjadi 2 Macam : 1. Obyek Material, yakni obyek
yang dipandang secara keseluruhan.2. Obyek Formal, jika dipandang menurut aspek
yang dipentingkan dalam penyelidikan psikologi. Menurut para ahli Psikologi
Sosial adalah cabang dari ilmu psikologi yang berupaya untuk memahami dan
menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang
dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain itu dapat dirasakan
secara langsung, diimajinasikan, atau diimplikasikan. (Baron dan Byrne, 2004) Menurut Myers (2002), Psikologi Sosial adalah
cabang ilmu psikologi yang mempelajari secara menyeluruh tentang hakikat dan
sebab-sebab perilaku individu dalam lingkungan sosial.
Psikologi Sosial ini mulai dirintis pada tahun 1930 di Amerika Serikat,
kemudian berkembang ke negara-negara lain di dunia. Jadi ilmu ini termasuk
masih baru, karna baru muncul pada abad modern. Psikologi Sosial berkaitan erat
dengan Sosiologi. Perbedaan dari keduanya terletak pada pokok bahasannya.
Psikologi Sosial membahas tentang manusia sebagai individu yang menjadi anggota
masyarakat. Sedangkan Sosiologi konteksnya lebih luas, yaitu menyangkut tentang
kelompok manusia sebagai satu kesatuan.
Akar psikologi sosial diletakkan di
akhir 1800-an, ketika psikologi sebagai suatu disiplin yang berkembang di
Eropa. Ketika Perang Dunia Pertama banyak psikolog melaju ke Amerika
Serikat, psikologi sosial mulai muncul sebagai suatu disiplin yang berbeda di
tahun 1920. Salah satu pengaruh utama di lapangan adalah Kurt Lewin, yang
disebut “bapak” psikologi sosial oleh beberapa orang; lain psikolog sosial
terkenal termasuk Zimbardo, Asch, Milgram, Festinger, Ross, dan Mischel.
Seorang psikolog sosial
melihat pada sikap, keyakinan, dan perilaku baik individu maupun
kelompok. Bidang ini juga dikaji interaksi interpersonal, menganalisis cara seseorang
berinteraksi dengan orang lain, baik secara tunggal atau dalam bentuk kelompok
besar. Psikolog
sosial juga membahas pengaruh budaya seperti iklan, buku
perilaku, film, televisi, dan radio, melihat cara ini dampak pengaruh di mana
manusia.
Seperti
banyak ilmuwan, psiklog sosial
seperti menggunakan metode empiris untuk melakukan penelitian di bidang
mereka. Metode ini sering melibatkan eksperimen yang dapat membawa isu-isu
etis yang kompleks. Salah satu percobaan paling terkenal psikologi sosial
adalah Stanford Penjara Percobaan, yang akhirnya ditutup karena keluar kendali.
Psikolog Sosial
mengandalkan upaya komite etika dan panel review untuk memastikan bahwa
pekerjaan mereka secara etis diijinkan, dengan harapan menghindari pengulangan
percobaan dipertanyakan. Psikologi
Sosial sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam lingkungan
sosialnya dan berkembang seratus tahun yang lalu, sebelumnya gejala perilaku
manusia dalam masyarakatnya dipelajari dalam Sosiologi dan Antropologi. Adapun
psikologi sosial lebih menekankan pada tingkah laku manusia sebagai individu,
sebagai ilmu yang relatif baru dalam perkembangannya banyak menggunakan
materi-materi yang sudah ada dalam disiplin ilmu sosiologi dan antropologi.
Obyek studi
dalam psikologi sosial adalah semua kondisi psikologis individu dalam
masyarakat, dalam hal ini berusaha melihat hubungan yang ada antara berbagai
kondisi sosial dengan kondisi psikologis individu dalam masyarakat. Yang
dimaksud kondisi sosial adalah semua aspek yang ada dalam lingkungan sosial yang
mempengaruhi individu. Dalam kehidupan sehari-hari individu akan selalu
berhubungan dengan orang lain yang dikenal sebagai interaksi sosial. Proses
interaksi merupakan proses saling mempengaruhi.
Berdasarkan bentuk proses interaksi,
dibedakan dalam 3 pola hubungan (Istiqomah W.,1988) :
- Interaksi antar individu, bila seorang individu berhubungan dengan orang lain (baik hadir secara nyata maupun berupa pilihan alternatif saja)
- Interaksi yang teIjadi karena hubungan individu dengan kelompok (terjadi hubungan timbal balik)
- Interaksi yang terjadi karena hubungan antar kelompok (dua atau lebih).
Psikologi
social sasaran studinya lebih bertitik tolak pada manusia sebagai individu yang
membina hubungan-hubungan sosial di masyarakat, misalnya persepsi, motivasi dan
sikap, dan berusaha memahami proses-proses yang mempengaruhi kelangsungan dan
keseragaman jenis maupun bentuk hubungan social seperti kepemimpinan, kerja
sama, dan konflik
Psikologi sosial sosiologis,
juga dikenal sebagai sosiologi
psikologis, adalah bidang sosiologi yang berfokus pada tindakan
sosial berskala mikro. Bidang ini dapat disebut melekat dengan
"miniaturisme sosiologis", menilai keseluruhan masyarakat melalui
studi pikiran, emosi dan kelakuan dari sekelompok kecil juga individu.[1] Masalah khusus bagi sosiolog psikologi
adalah cara menjelaskan berbagai jenis fakta demografi, sosial, dan budaya
terhadap interaksi sosial manusia. Beberapa topik besar dalam bidang ini adalah
ketidaksetaraan sosial, dinamika kelompok, prasangka, agresi, persepsi sosial,
kelakuan kelompok, perubahan sosial, kelakuan nonlisan, sosialisasi,
keselarasan, kepemimpinan, identitas sosial dan interaksionisme simbolis. Psikologi sosial dapat
diajarkan dengan penekanan psikologis.[2] Dalam sosiologi, para peneliti di bidang
ini adalah pengguna metode
eksperimen yang terkemuka (tidak seperti bidang psikologi, mereka
juga sering menerapkan metodologi lain). Psikologi sosial menaruh perhatian
pada pengaruh sosial, juga persepsi dan interaksi sosial.
D.
Tujuan Mempelajari Psikologi Sosial
tujuan pembelajaran Psikologi Sosial
bertumpu pada tujuan yang lebih tinggi. Secara hirarki, tujuan pendidikan
Pendidikan Nasional pada tataran operasional dijabarkan dalam tujuan
institusional tiap jenis dan jenjang pendidikan . selanjutkan pencapaian tujuan
institusional ini, secara praktis dijabarkan dalam tujuan kurikuler atau tujuan
mata pelajaran. Akhirnya tujuan kurikuler ini , secara praktis operasional
dijabarkan dalam tujuan intruksional atau tujuan pembelajaran.
Tujuan kurikuler psikologi sosial yang harus dicapai sekurang-kurangnya
meliputi lima tujuan berikut:
1. Membekali
peserta didik dengan pengetahuan psikologi sosial sehingga tidak terpengaruh,
tersugesti, atau terpengaruh oleh situasi sosial yang tidak selamanya bernilai
baik.
2. Membekali
peserta didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyusun
alternative pemecahan masalah-masalah sosial secara tepat dan sistematis
mengenai proses kejiwaan yang berhubungan dengan kehidupan bersama.
3. Membekali
peserta didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat
sehingga memudahkan dalam melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan dan
pengarahan kepada tujuan sebaik-baiknya.
4. Membekali
peserta didik dengan kesadaran terhadap lingkungan sosial sehingga mampu
merubah sifat dan sikap sosialnya.
5. Membekali
peserta didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan psikologi
sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan , perkembangan masyarakat,
perkembangan ilmu, dan perkembangan teknologi.
Kelima tujuan di atas , menjadi
tanggung jawab yang harus dicapai dalam pelaksanaan kurikulum psikologi sosial
di berbagai lembaga pendidikan . tentu dengan keluasan, kedalaman dan bobot
yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang dilaksanakan.
Keguanaan Psikologi sosial dalam masyarakat
Pada tahun 1950 dan 1960 psikologi sosial
tumbuh secara aktif dan program gelar dalam psikologi dimulai disebagaian besar
universitas
Dasar mempelajari psikologi sosial berdasarkan potensi –potensi manusia, dimana potensi ini mengalami proses perkembangan setelah individu itu hidup dalam lingkungan masyarakat. Potensi-potensi tersebut antara lain:
Dasar mempelajari psikologi sosial berdasarkan potensi –potensi manusia, dimana potensi ini mengalami proses perkembangan setelah individu itu hidup dalam lingkungan masyarakat. Potensi-potensi tersebut antara lain:
1.
Kemampuan menggunakan bahasa,
2.
adanya sikap etik,
3.
hidup dalam 3 dimensi (dulu,
sekarang, akan datang )
Ketiga pokok
di atas biasa disebut sebagai syarat human minimum. Dengan demikian yang tidak
memenuhi human minimum dengan sendirinya sukar digolongkan sebagai masyarakat.
Obyek manusia mempelajari psikologi sosial
adalah kegiatan-kegiatan sosial / gejala-gejala sosial. Sedangkan metode sosial
antara lain : a. Metode Eksperimen, b. Metode survey, c. Metode Observasi, d.
Metode diagnostik – psychis, e. Metode Sosiometri.
Sebagai ilmu yang obyeknya manusia, maka terdapat saling hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lain yang obyeknya juga manusia seperti misalnya : Ilmu hukum, Ekonomi, sejarah, dan yang paling erat hubungannya adalah sosiologi. Letak psikologi sosial dalam sistematik psikologi termasuk dalam psikologi yang bersifat empirik dan tergolong psikologi khusus yaitu psikologi yang menyelidiki dan yang mempelajari segi-segi kekhususan dari hal-hal yang bersifat umum dipelajari dalam lapangan psikologi khusus. Sedangkan kedudukan psiklogi sosial didalam lapangan psikologi termasuk dalam psikologi teoritis, sedangkan psikologi sosial tergolong dalam psikologi teoritis.
Sebagai ilmu yang obyeknya manusia, maka terdapat saling hubungan antara psikologi sosial dengan ilmu-ilmu lain yang obyeknya juga manusia seperti misalnya : Ilmu hukum, Ekonomi, sejarah, dan yang paling erat hubungannya adalah sosiologi. Letak psikologi sosial dalam sistematik psikologi termasuk dalam psikologi yang bersifat empirik dan tergolong psikologi khusus yaitu psikologi yang menyelidiki dan yang mempelajari segi-segi kekhususan dari hal-hal yang bersifat umum dipelajari dalam lapangan psikologi khusus. Sedangkan kedudukan psiklogi sosial didalam lapangan psikologi termasuk dalam psikologi teoritis, sedangkan psikologi sosial tergolong dalam psikologi teoritis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar